Perusahaan Tidak Penuhi UMK Agar Diproses

PURBALINGGA – Perusahaan-perusahaan yang tidak mengajukan penangguhan UMK namun tidak juga memenuhi UMK agar diproses. Hal ini untuk menimbulkan efek jera bagi perusahaan lain yang tidak melaksanakan keputusan Gubernur menyangkut UMK itu.

“Bila perlu perusahaan yang tidak mengajukan penangguhan pembayaran UMK dan ternyata tidak membayar pekerja sesuai UMK, cobalah 1-2 diproses sesuai aturan. Ini biar menjadi pembelajaran dan efek jera,” kata anggota Komisi II dari Fraksi PKS, Karsono, Jumat (23/11).

Dia mengamati, perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan UMK setiap tahunnya itu-itu saja. Demikian pula perusahaan yang mematuhi UMK juga yang itu-itu saja. Karena itu Dinsosnakertrans perlu melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang tidak mematuhi UMK itu.

“Sehingga paling tidak di tahun 2013 nanti sudah 80 persen perusahaan yang mematuhi UMK. Syukur-syukur bisa 100 persen bayar UMK semua. Percuma UMK diputuskan naik sekian persen namun tidak dipatuhi. Dinas harus membina perusahaan yang bandel,” ujarnya.

Seperti diketahui, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Purbalingga tahun 2013 naik 9,53 persen dibandingkan tahun 2012. Pada tahun 2012 UMK Purbalingga Rp 818.500 dan tahun 2013 ditetapkan Gubernur Jateng naik Rp 78.000 menjadi Rp 896.500.

Besarnya UMK Purbalingga yang ditetapkan Gubernur ini sama persis dengan besarnya UMK yang diusulkan Dinsosnakertrans. UMK Purbalingga 2013 ini tertinggi kedua di wilayah eks Karesidenan Banyumas, setelah UMK Cilacap wilayah kota yakni Rp 986.000.

Sumber: http://kotaperwira.com/perusahaan-tidak-penuhi-umk-agar-diproses#ixzz2FOp7IR7Z

headline Kiprah